Wadidaw,!!! Lagi-Lagi Labtop Merek "ASER" Ditemukan di SD 1 Way Khilau, Dimana Labtop Libera Terkait Dugaan Pembelanjaan 5 Miliar

Pesawaran Lampung - Marahtulis.Com || Pembelian labtop merek Libera pengadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran Lampung masih belum ditemukan siapa yang menerima bantuan tersebut, pasalnya dalam penelusuran Kaperwil Lampung media Marahtulis.Com belum di dapat Labtop merek Libera di sekolah-sekolah yang dikunjunginya. Senin 27 April 2026.

Kaperwil media ini mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kecamatan Way Khilau, dalam penelusuran saat dewan guru saat ditanya, apakah bantuan Labtop tiap tahun? "tidak" jawabnya guru tersebut, dan saat ditanya kembali 2021 apakah mendapat bantuan labtop dari Dinas Pendidikan?, tidak ingat tahun berapa. Mereknya itu pak, setelah dilihat ternyata merek ( ASER ).

Nah...! kemana dan dimana Dugaan bantuan Labtop merek Libera dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran diberikan kesiapa? Diwaktu yang sama kordinator Kecamatan Way Khilau, Joharsyah belum bisa di konfirmasi, dikarenakan masih menggawasi siswa yang masih ujian. Hal ini disampaikan dewan guru saat di tanya kemana Korcam.

Dugaan tertutupnya penggunaan keuangan negara baik APBD atau APBN didinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran yang dipimpin Kepala Dinas Ancha menjadi sorotan publik, disaat setuasi keuangan Negara tidak setabil, mengalami afisiensi anggaran kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara dengan cara mengurangi atau menekan pengeluaran yang dianggap tidak mendesak, tanpa menurunkan kualitas kinerja dan output yang dihasilkan, ditambah perang timur tengah duniaengalami akibat perang di timur tengah mengalami dampak apa terhadap indonesia. 

Perang di Timur Tengah, terutama yang melibatkan eskalasi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat pada awal 2026, memberikan dampak signifikan terhadap Indonesia, terutama di sektor ekonomi dan energi. Meskipun lokasinya jauh, dampak konflik ini terasa secara langsung maupun tidak langsung. 

Berikut adalah dampak-dampak utama perang di Timur Tengah terhadap Indonesia berdasarkan data terkini:

Lonjakan Harga Minyak Dunia dan BBM: Konflik menyebabkan kenaikan harga minyak mentah dunia di atas 100 dolar AS per barel karena terganggunya jalur pasokan di Selat Hormuz. Hal ini berpotensi meningkatkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di dalam negeri.

Tekanan pada APBN (Subsidi Energi): Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban subsidi BBM dan LPG dalam APBN, yang dapat memperlebar defisit anggaran jika tidak dikelola dengan baik. Inflasi dan Kenaikan Harga Barang: Lonjakan biaya energi dan biaya logistik (asuransi dan pengiriman kapal) akibat konflik di Laut Merah meningkatkan biaya produksi dan distribusi, yang memicu kenaikan harga barang pokok di Indonesia.

Pelemahan Rupiah: Ketidakpastian global memicu investor menarik dana dari pasar negara berkembang (capital outflow) ke aset aman (safe haven), menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dari dampak perang timur tengah ini, maka publik menunggu kesediaan Kepala Dinas Pendidikan atau yang membidangi pada penggunaan pengadaan barang dan jasa dinas pendidikan untuk bisa memberikan Klarifikasi, sampai saat ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran Lampung seakan-akan Alergi terhadap Wartawan- kwartawan yang berkunjungan didinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran Lampung.

Regulasi terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Aturan ini bertujuan mempercepat proses pengadaan, meningkatkan efisiensi harga, mendorong produk dalam negeri, dan memperkuat akuntabilitas pelaku pengadaan. 

Poin-Poin Penting Perpres No. 46 Tahun 2025: 

Perubahan Kedua: Melengkapi perubahan pertama (Perpres No. 12 Tahun 2021) atas Perpres No. 16 Tahun 2018.

Penguatan Pelaku Pengadaan: Penegasan peran, tanggung jawab, dan batas kewenangan PA, KPA, dan PPTK untuk meminimalisir tumpang tindih.

Akselerasi & Efisiensi: Fokus pada percepatan waktu pengadaan dan mengatasi masalah harga mahal (isu e-purchasing dan katalog).

Penguatan Produk Dalam Negeri (PDN): Mendorong penggunaan produk lokal dan meningkatkan peran UMKM. 

Tujuh Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Seluruh proses pengadaan wajib memenuhi prinsip:

Efisien

Efektif

Transparan

Terbuka

Bersaing

Adil

Akuntabel. 

Brita lanjutan ditunggu publik

Editor :  (AMRULLAH)