Gawat,!! Lsm Bakornas Soroti Anggaran Beberapa Dinas Tanggamus

Tanggamus, MarahTulis.Com || Lsm tersebut adalah dari lembaga badan anti korupsi nasional (BAKORNAS)dimana Lsm tersebut di ketua oleh Agung sugenta Menurut pihaknya" bahwa pihaknya sangat prihatin atas carut marut nya anggaran beberapa dinas kabupaten Tanggamus dimana temuan Badan pemeriksa keuangan perwakilan Lampung tersebut, terlihat pihak pengelola keuangan anggaran belum optimal dan terlalu pemborosan, sehingga mengakibatkan defisit anggaran beberapa tahun terakhir dan diduga berkemungkinan adanya korupsi berjamaah di dalamnya,Ujar agung sugenta kepada marahtulis.com Selasa, (22/10/2024).

Seperti Temuan yang ada di Dinas pendidikan ini terlihat Terdapat Jumlah sekolah negeri penerima BOSP di Kabupaten Tanggamus 451 sekolah yang terdiri atas 400 Sekolah Dasar(SD) dan 51 Sekolah Menengah Pertama (SMP), di mana adanya pengelolaan dana BOSP dilaksanakan tidak sesuai ketentuan.

Terdapat Pengelolaan Kas di satuan pendidikan negeri tidak tertib.

Terdapat tidak terdapat bukti pengeluaran dan pencatatan belanja.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa dari BOSP tidak sesuai ketentuan, terdapat iuran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan dana yang tidak dapat dijelaskan.

Dalam uji petik terdapat Kelebihan Pembayaran Penggunaan Dana BOSP sebesar Rp.291.877.558,00. 

Bahkan agung sugenta juga melihat"bukan hanya dinas pendidikan saja melainkan dinas PUPR juga pihak nya menduga korupsi berjamaah dan terlihat ada pemborosan anggaran namun tak sesuai dengan apa yg di kerjakan,banyak anggaran yang kelebihan bayaran dalam temuan BPK perwakilan provinsi Lampung tersebut,

Diantara Temuan tersebut Pokja tidak cermat dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa khususnya dalam tahap evaluasi dokumen penawaran peserta tender dan penetapan pemenang.

Kepala Dinas PUPR tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada satkernya.

PPK dan PPTK masing-masing paket pekerjaan tidak cermat menguji  perhitungan volume dan spesifikasi yang dipersyaratkan. 

Penyedia jasa pekerjaan konstruksi tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.imbuh agung Sugenta 

"Yang jelas kami pihak dari lembaga sosial masyarakat menduga beberapa dinas pendidikan dan dinas PUPR Tanggamus diduga korupsi berjamaah pada anggaran tersebut,dan kami jelas akan segera meminta permohonan klarifikasi atas hal ini dan bila tidak ada respon akan kami tindak lanjuti dengan menyampaikan hasil temuan BPK kepada Pihak Aparat Penegak Hukum, agar di proses sesuai peraturan yang berlaku.tutup agung sugenta